parepare– Istana Respons PBB Pemerintah Indonesia melalui Istana Kepresidenan akhirnya memberikan respons resmi atas pernyataan yang disampaikan
PBB sebelumnya menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia, serta laporan soal dugaan kekerasan aparat terhadap demonstran.
Baca Juga : DPRD Parepare Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Usai Didemo Mahasiswa
Ia menambahkan bahwa aparat keamanan hanya bertindak jika aksi demonstrasi berujung anarkis dan membahayakan keamanan publik.
Ia juga menegaskan bahwa laporan-laporan yang menyebut adanya pelanggaran HAM
“Kami tidak anti kritik, tapi kami juga tidak bisa membiarkan tindakan perusakan fasilitas publik, penjarahan, atau kekerasan atas nama demonstrasi,” tambahnya.
Ari mengatakan, pemerintah Indonesia selalu terbuka terhadap masukan dari komunitas internasional, termasuk PBB.
Namun ia berharap ada pemahaman yang utuh terhadap konteks sosial-politik yang sedang terjadi di Indonesia.
“Pemerintah menjalankan fungsi menjaga ketertiban umum, dan itu adalah mandat konstitusi,” tegasnya.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden juga menyatakan telah menginstruksikan lembaga-lembaga terkait untuk menindaklanjuti laporan insiden di lapangan
Pemerintah juga mengklaim telah meningkatkan pendekatan persuasif dan humanis dalam pengamanan demonstrasi sejak beberapa tahun terakhir.
Pendekatan kekerasan bukan menjadi pilihan utama. Kita dorong dialog antara demonstran dan otoritas,” ujarnya.
Istana menyambut baik jika PBB ingin mengirim tim pengamat independen untuk melihat langsung situasi di lapangan.
Menurut mereka, hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih objektif tentang kondisi demokrasi di Indonesia.
Pemerintah juga menekankan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan berkomitmen untuk terus menjalankannya.
Mereka mendesak agar pemerintah benar-benar mengevaluasi prosedur pengamanan aksi unjuk rasa.
Isu ini pun menjadi perhatian media internasional, terutama setelah viralnya video yang memperlihatkan bentrok antara aparat dan mahasiswa.
Sejumlah organisasi sipil juga telah melaporkan insiden tersebut ke Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia.
Pihak Komnas HAM sendiri menyatakan tengah mengumpulkan data dan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.
Istana menyatakan akan menghormati proses tersebut dan mendukung pengusutan yang adil dan transparan.
