Parepare – Gelar pengawasan Parepare kembali menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Parepare yang menggelar kegiatan Pengawasan Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Wali Kota pada Selasa, 2 Desember 2025. Melalui agenda ini, pemerintah ingin memperkuat integritas, tata kelola, dan sistem pencegahan korupsi. Selain itu, acara tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara APIP dan APH sebagai langkah memperkuat pengawasan lintas lembaga.
Baca Juga: Sorotan KPK terhadap APBD Parepare 2026 Usai Wali Kota Mangkir dari Paripurna Penetapan
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang tumbuh di Kota Parepare. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini selaras dengan agenda nasional yang mendorong reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Karena itu, ia berharap jajaran Forkopimda terus menjaga sinergi, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi.
Tri Budi juga menegaskan bahwa KPK, BPKP, dan Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran bersama mengenai penguatan APIP. Penguatan tersebut meliputi anggaran pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, independensi, kredibilitas lembaga, hingga kualitas layanan. Ia menilai APIP sebagai ujung tombak yang memegang peran strategis dalam pencegahan korupsi.
Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menekankan bahwa Gelar Pengawasan bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai aturan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri dan Polres Parepare agar sinergi yang sudah terbangun dapat terus menguat.
Tasming berharap penguatan tersebut hadir dalam bentuk pembinaan hukum, pendampingan, serta koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan laporan masyarakat. Selain itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan, memperkuat pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang jujur dan disiplin. Ia menegaskan bahwa pengawasan adalah alat bantu yang bertujuan memperbaiki dan memajukan tata kelola pemerintahan.
Dengan dorongan tersebut, gelar pengawasan Parepare diharapkan mampu memperkukuh integritas birokrasi dan mendorong pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
