, ,

Sorotan KPK terhadap APBD Parepare 2026 Usai Wali Kota Mangkir dari Paripurna Penetapan

oleh -972 Dilihat

Parepare Sorotan KPK terhadap APBD Parepare 2026 menguat setelah Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan APBD 2026. Ketidakhadiran tersebut menimbulkan kebuntuan karena proses persetujuan bersama antara Pemkot dan DPRD belum berjalan sesuai aturan. Selain itu, batas waktu penetapan juga telah terlewati.

Baca Juga: Klarifikasi Kasus Parepare: Unit PPA Jelaskan Fakta Perempuan J yang Diduga Hendak Menculik Anak

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah IV, Tri Budi Rochmanto, menegaskan pentingnya percepatan persetujuan. Ia menyampaikan hal itu seusai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Selasa (2/12/2025). “Tahapannya sudah lewat. Seharusnya selesai pada 30 November,” ujarnya. Oleh karena itu, KPK meminta Pemkot dan DPRD segera menyelesaikan proses yang tertunda.

Pemkot Parepare Mangkir Paripurna APBD 2026, Walkot Absen-2 Pejabat Walk Out

Menurut Budi, persetujuan APBD hanya sah jika Pemkot dan DPRD menandatangani bersama. Karena itu, penetapan Ranperda APBD yang dilakukan DPRD tanpa kehadiran wali kota perlu ditinjau kembali. Ia juga menyarankan kedua pihak berkonsultasi dengan Kemendagri agar tidak terjadi kesalahan prosedur.

Baca Juga: Polres Parepare Intensifkan Patroli Minggu untuk Jaga Keamanan dan Kelancaran Aktivitas Warga

Selain itu, Budi berharap pemerintah daerah dapat membuka komunikasi. Ia menilai peluang penyelesaian masih terbuka karena kedua pihak sebenarnya memiliki kepentingan yang sama. Dalam rapat tersebut, KPK dan DPRD juga membahas beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan.

Situasi ini menjadi perhatian karena Parepare bukan satu-satunya daerah yang belum menuntaskan persetujuan APBD. Kota Palopo mengalami kondisi serupa. Karena itu, KPK menilai perlu ada perbaikan koordinasi agar penetapan APBD tidak berulang kali melewati batas waktu.

Sebelumnya, DPRD tetap melanjutkan paripurna penetapan APBD pada Senin (24/11). Ketua DPRD Kaharuddin Kadir bahkan menandatangani pengesahan tanpa kehadiran Wali Kota Tasming Hamid. Kondisi ini memperpanjang polemik dan memperkuat Sorotan KPK terhadap APBD Parepare 2026.

Dior

No More Posts Available.

No more pages to load.