Pare pare – DPRD Parepare Tolak Kenaikan Suasana politik di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, memanas setelah aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan tunjangan anggota DPRD.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor DPRD Parepare itu menyuarakan ketidaksetujuan atas rencana penambahan tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Mahasiswa menilai rencana tersebut tidak memiliki empati terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi pasca pandemi.
Mereka membawa poster dan spanduk bertuliskan kecaman terhadap elite politik yang dianggap mementingkan diri sendiri.
Baca Juga : Fraksi PDIP Minta Maaf Atas Tingkah Laku Dua Anggotanya di DPR
Aksi demonstrasi sempat memicu ketegangan, namun tetap berlangsung damai di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Mahasiswa juga melakukan orasi secara bergantian, menyuarakan tuntutan moral kepada para wakil rakyat.
“Kenaikan tunjangan ini tidak berlandaskan nurani. Rakyat susah, DPR malah minta tambahan uang!” teriak salah satu orator.
Respons cepat datang dari pimpinan DPRD Parepare yang langsung menggelar rapat internal.
Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat, Ketua DPRD Parepare menyatakan bahwa lembaganya memutuskan menolak usulan kenaikan tunjangan.
Keputusan ini disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa.
“Kami mendengarkan suara rakyat. Untuk itu, kami sepakat menolak kenaikan tunjangan,” ujar Ketua DPRD Parepare.
Pernyataan ini disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat dan aktivis mahasiswa.
Mereka mengapresiasi sikap cepat DPRD dalam merespons desakan publik.
Ketua BEM salah satu universitas di Parepare menyebut ini sebagai kemenangan kecil bagi suara rakyat.
“Ini menunjukkan bahwa ketika kita bersuara bersama, perubahan itu mungkin,” ujarnya.
Rencana kenaikan tunjangan sebelumnya dikabarkan masuk dalam pembahasan
Namun, wacana tersebut belum sempat disahkan
Penolakan masyarakat menjadi faktor penting yang menggagalkan realisasi kebijakan tersebut.
Beberapa anggota DPRD awalnya sempat mendukung usulan tersebut dengan alasan peningkatan kinerja.
Namun setelah tekanan publik meningkat, mereka mulai mempertimbangkan ulang keputusan itu.
Seorang anggota DPRD mengakui bahwa wacana ini muncul dari hasil konsultasi anggaran tahunan.
