Pare Pare – Strategi Pemkot Parepare Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tengah mengambil langkah serius dalam menangani isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul keluhan dari sejumlah warga terkait besaran PBB yang dinilai melonjak secara signifikan.
Menanggapi hal itu, Pemkot Parepare segera menyusun strategi khusus untuk meninjau ulang kenaikan tersebut.
Salah satu langkah utamanya adalah dengan mengerahkan petugas lapangan untuk melakukan kajian langsung terhadap 9.015 wajib pajak.
Kajian ini bukan hanya sekadar administratif, melainkan inspeksi dan validasi faktual di lapangan.
Baca Juga : Atlet Balap Motor Parepare Intensifkan Latihan Fisik Jelang Pra Porprov Sulsel
Wali Kota Parepare, dalam keterangannya, menyatakan bahwa langkah ini diambil demi menjaga keadilan dan objektivitas pajak.
Petugas yang dikerahkan berasal dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pertanahan, serta staf kelurahan.
Mereka akan mengecek ulang objek pajak berupa tanah dan bangunan yang diduga mengalami perubahan nilai atau fungsi.
Kegiatan ini ditargetkan berlangsung selama beberapa pekan, tergantung pada kompleksitas dan lokasi objek pajak.
Dari total 9.015 wajib pajak yang menjadi sasaran kajian, sebagian besar merupakan pemilik rumah tinggal dan lahan produktif.
Masyarakat pun diimbau untuk kooperatif dalam memberikan informasi ini
Bapenda menjelaskan bahwa proses penyesuaian PBB dilakukan mengikuti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Oleh karena itu, Pemkot juga menekankan pentingnya edukasi perpajakan yang berkelanjutan.
Selain melakukan verifikasi, petugas juga akan mencatat masukan dan keluhan warga secara langsung.
Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pajak yang lebih transparan dan berkeadilan.
Wali Kota Parepare menegaskan bahwa pajak seharusnya tidak menjadi beban, melainkan bagian dari kontribusi masyarakat yang sepadan.
Dalam pertemuan dengan camat dan lurah, ia meminta agar tidak ada unsur paksaan dalam proses ini.
Ia pun meminta jajaran kelurahan untuk memfasilitasi kerja petugas dengan sebaik mungkin.
Pemkot juga berencana membuka pos pengaduan khusus bagi warga yang merasa keberatan terhadap besaran PBB mereka.
