pare pare – Penangkapan Pedemo Sebuah video insiden di akhir Agustus 2025 yang memperlihatkan penangkapan pendemo di dalam gerai restoran Mie Gacoan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi viral di media sosial.
Insiden bermula dari aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada 25 Agustus 2025.
Tak lama kemudian, anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat mengejar seluruh pendemo hingga ke dalam restoran.
Baca Juga : Ketahuan Overstay 616 Hari, Imigrasi Parepare Deportasi WNA Asal Turki
Seorang pengunjung wanita berani bersuara keras, menyebut, “Jangan main kasar, Pak! Itu anak orang!” sebagai bentuk protes terhadap pendekatan aparat.
Karyawan Mie Gacoan pun ikut terlibat. Mengenakan seragam putih biru, mereka membentuk barisan untuk melindungi pendemo dari kontak fisik langsung dengan polisi
Beberapa karyawan berteriak “Jangan rusuh!”, mencoba meredam ketegangan dan menghindari kerusuhan yang lebih luas.tuasi canggung ini, aparat tampak mencoba menjelaskan bahwa pendemo yang ditangkap memang melarikan diri dan berusaha bersembunyi.
Menanggapi situasi ini, Polres Metro Jakarta Pusat memberikan keterangan resmi melalui Kasi Humas, Iptu Ruslan.
Ia menambahkan bahwa para pendemo itu masuk ke restoran sambil menyaru sebagai pembeli dan bahkan bersembunyi di kamar mandi untuk menghindari penangkapan.
Oleh karena itu, polisi berargumen bahwa tindakan memasuki restoran sendiri telah menjadi kebutuhan operasional untuk mengejar individu yang terlibat kerusuhan.
Dari video yang tersebar, banyak netizen memuji solidaritas antara pengunjung dan karyawan, menyebut tindakan mereka sebagai wujud kemanusiaan di tengah tekanan aparat
Insiden ini memicu diskusi luas tentang keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan ruang privat milik warga usaha.
Padahal restoran seperti Mie Gacoan seharusnya menjadi ruang publik netral yang terbuka untuk siapa pun yang ingin makan atau beristirahat.
Tindakan polisi yang memasuki ruang makan dan melakukan penangkapan di situ, menurut banyak pihak, bisa menciptakan preseden negatif bagi sektor usaha dan konsumen.
Dari sisi aparat, menjamin keamanan publik menjadi prioritas
