Parepare – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare yang mencapai hingga 800 persen menuai sorotan luas dari masyarakat. Meski begitu, Wali Kota Parepare, memastikan pemerintahannya telah menyiapkan strategi khusus agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak sosial seperti yang sempat terjadi di Kabupaten Bone beberapa waktu lalu.
Antisipasi Potensi Gejolak
Kenaikan PBB dengan persentase tinggi berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Namun, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah kota sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik.
“Kita belajar dari pengalaman di daerah lain. Parepare harus tetap kondusif, jangan sampai terjadi kericuhan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus kita maksimalkan,” kata Wali Kota.
Strategi Sosialisasi Bertahap
Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) aktif turun langsung ke kelurahan-kelurahan untuk memberikan pemahaman soal alasan kenaikan PBB. Penyesuaian tarif disebut sebagai langkah penataan ulang sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terkini yang sudah lama tidak diperbarui.
Selain itu, Pemkot juga membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, RT/RW, hingga asosiasi pengusaha untuk mendengar langsung masukan sekaligus menjawab kekhawatiran publik.
Baca juga: Pertamina FT Parepare Bersama Relawan Bersihkan Pantai dari 8 Ton Sampah
Skema Keringanan untuk Warga Kurang Mampu
Sebagai upaya menekan dampak, pemerintah berencana menyiapkan skema keringanan pajak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Mulai dari penghapusan denda keterlambatan, opsi cicilan, hingga program diskon PBB di momen tertentu.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang terbebani. Kita pastikan ada jalur khusus agar mereka tetap bisa membayar sesuai kemampuan,” ujar Wali Kota.
Pesan Menjaga Kondusivitas
Pemerintah Kota Parepare mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu liar yang bisa memperkeruh suasana. Wali Kota menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan warga dalam menjaga stabilitas daerah.
“Semua kebijakan ini pada akhirnya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Karena itu mari kita sikapi dengan bijak,” tutupnya.
