ParePare – Massa Geruduk Kantor Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga dibuat geger oleh kenaikan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis hingga hampir 800% di beberapa kasus.
Warga dari berbagai kalangan, terutama mereka dengan penghasilan tetap seperti pensiunan, mulai merasakan beban berat akibat perubahan ini.
Baca Juga : Harga Springbed Set Terjun Bebas di Transmart, Mulai Rp5 Jutaan
Namun, keputusan tunda penagihan saja tidak meredakan kemarahan publik.
(hipotetis, berdasarkan perkembangan protes warga dan tema “gudang ilegal” yang umum dalam aduan pajak)
Pemerintah setempat pun dipaksa untuk membuka data publik mengenai NJOP, peta ZNT, dan daftar objek pajak yang mengalami kenaikan besar agar warga bisa melakukan verifikasi mandiri. (hipotetis berdasarkan praktik di beberapa daerah protes PBB)
Bila klaim warga bahwa “gudang ilegal” dikenai pajak tinggi terbukti, ini bisa menimbulkan masalah hukum dan administratif: muncul pertanyaan tentang legalitas izin, penggunaan objek, dan apakah ada pelanggaran aturan perizinan. (hipotetis)
Dalam aksi massa, suasana sempat memanas: orasi keras, teriakan tuntutan, dan desakan agar pejabat terkait keluar menemui warga. Beberapa warga membawa spanduk berbunyi “Batalkan Kenaikan PBB” dan
Terdapat opsi dari DPRD Parepare untuk mengusulkan revisi atau pembatalan Perda PBB jika evaluasi teknis menunjukkan bahwa kenaikan terlalu besar dan tidak proporsional.
Wali Kota Parepare juga membuka ruang dialog dengan warga: audiensi, menerima masukan, dan mencari solusi agar kenaikan bisa lebih manusiawi atau disesuaikan.
Kasus Parepare menjadi bagian dari gelombang aksi di banyak daerah di Indonesia yang menolak kenaikan PBB‑P2 dan NJOP—Pati, Bone, Balikpapan dan lain-lain—yang menunjukkan bahwa masalah ini nasional bukan lokal.
Kesimpulannya: aksi massa di Parepare yang menolak kenaikan PBB dan khususnya isu gudang ilegal mencerminkan ketidakpuasan publik atas kebijakan pajak yang dianggap mendadak dan memberatkan; transparansi dan prosedur administratif perlu diperbaiki agar kepercayaan warga pulih, dan agar kebijakan pajak benar-benar adil dan sesuai kemampuan masyarakat.
