Pare Pare – DPRD Parepare Desak Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terus bergulir dan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan.
Kali ini, desakan tegas datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare yang meminta Pemerintah Kota segera membatalkan kenaikan tersebut.
Baca Juga : Pertamina FT Parepare Bersama Relawan Bersihkan Pantai dari 8 Ton Sampah
Desakan ini muncul setelah banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan lonjakan nilai PBB yang dinilai tidak masuk akal dan memberatkan.
Ketua Komisi II DPRD Parepare, Muhammad Nur, menyebutkan bahwa pihaknya menerima ratusan keluhan langsung dari warga sejak penetapan PBB baru diberlakukan.
“Kenaikan ini membuat rakyat tercekik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat.
ini Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus menekan pemerintah kota untuk segera mengambil langkah pembatalan resmi.
Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dan kekeliruan dalam pemetaan objek pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parepare.
DPRD pun menilai bahwa keputusan ini bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.
ini Warga bahkan mulai melakukan aksi protes dan pengumpulan tanda tangan untuk menolak kenaikan ini.
Sejumlah tokoh masyarakat, LSM, dan organisasi pemuda ikut menyuarakan penolakan tersebut melalui berbagai forum dan media sosial.
Menanggapi tekanan dari DPRD dan masyarakat, Pemkot Parepare melalui perwakilan Bapenda menyatakan akan mengkaji ulang kebijakan tersebut.
ini Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi mengenai pembatalan kenaikan atau mekanisme pengembalian dana kepada warga.
DPRD pun menganggap langkah tersebut terlalu lambat dan menuntut adanya keputusan politik yang jelas dan berpihak pada rakyat.
Menurut ini anggota dewan lainnya, jika pemerintah tidak segera bertindak, hal ini bisa menjadi bola liar yang mencoreng citra ini kepemimpinan daerah.
ini Kami tidak ingin ini menjadi isu berkepanjangan. Solusinya hanya dua: batalkan dan kembalikan uang warga,” tegas anggota DPRD lainnya, Sitti Hasnah.
