Agen Berita Pare Pare – 2 Fraksi DPRD Parepare Soroti Pemkot soal Kebocoran PAD Sektor Parkir-PBG Persoalan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali mencuat dalam rapat paripurna DPRD Parepare, Rabu (24/9/2025). Dua fraksi, yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra, menyoroti serius lemahnya pengelolaan retribusi parkir serta penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
baca juga:Persija Bertekad Bangkit Usai Kekalahan di Parepare, Bidik Poin Penuh Lawan Borneo FC di Samarinda
Parkir Jadi Sumber Sorotan
Juru bicara Fraksi NasDem menilai, potensi parkir di Parepare sangat besar mengingat pertumbuhan kendaraan terus meningkat. Namun, setoran dari sektor tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi lapangan.
“Potensi parkir kita sangat besar, tapi realisasi setoran ke kas daerah justru minim. Ada indikasi kebocoran yang tidak ditangani serius. Jika dikelola dengan baik, parkir bisa menjadi salah satu tulang punggung PAD,” ujarnya.
Fraksi ini mendorong Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir, termasuk mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga, transparansi laporan, hingga pengawasan di lapangan.
PBG Dinilai Tidak Optimal
“Masih banyak bangunan berdiri tanpa izin PBG yang jelas. Ini bentuk kelalaian pengawasan dan merugikan PAD. Pemerintah harus tegas menertibkan agar setiap pembangunan memberikan kontribusi bagi daerah,” tegas perwakilan Fraksi Gerindra.
Tuntutan DPRD
Kedua fraksi sepakat meminta Pemkot Parepare untuk:
-
Melakukan audit menyeluruh terhadap sistem parkir.
-
Memperketat pengawasan PBG agar tidak ada pembangunan tanpa kontribusi ke PAD.
-
Meningkatkan transparansi dalam pelaporan retribusi dan perizinan.
-
Menindak tegas pihak yang lalai atau terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang.
Respons Pemerintah Kota
Pihak eksekutif melalui Sekretaris Daerah Parepare menyatakan akan menindaklanjuti masukan tersebut. Pemkot berjanji segera melakukan pembenahan, termasuk digitalisasi sistem parkir untuk meminimalisasi kebocoran serta memperketat pengawasan PBG melalui sistem terintegrasi.
“Masukan dari DPRD sangat berharga. Kami akui masih ada celah dalam pengelolaan PAD, terutama parkir dan PBG. Tahun depan kami targetkan penerapan sistem digital untuk transparansi,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Sorotan dua fraksi ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD bagi pembangunan Parepare.
